Ampana . Touna, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) –DPRD Kabupaten Tojo Una-una (Touna), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Selasa (13/6), menggelar rapat paripurna bersama Bupati Mohammad Lahay, S.E, M.M, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau pejabat yang mewakili.
Rapat dihelat di ruang sidang utama, gedung DPRD Touna. Sejumlah awak media baik lokal, regional dan pusat — rata-rata online — nampak serius mengikuti jalannya rapat. Ada juga yang memantau dari jauh.
Ketua DPRD Touna yang juga Ketua DPD Nasdem Touna, Mahmud Lahay, SE, M.Si memimpin sidang. Hadir, Bupati Touna Mohamad Lahay yang membacakan LKPJ 2022.
Secara umum tajuk rapat, yakni penyampaian LKPJ 2022 oleh bupati dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahum anggaran 2022.
Namun ada yang seru saat pemandangan umum dari fraksi-fraksi yang sempat menggelitik bupati hingga “bereaksi”. Terutama saat pemandangan umum tiga fraksi, Nasdem, PDIP dan Demokrat.
Apa yang diulik ketiga fraksi? Salah satunya soal “predikat” Touna sebagai daerah miskin ekstrem yang 11 kali berturut mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ini dinilai tidak berbanding lurus dengan kondisi yang ada, jika daerah tengah membangun.
Jika menyimak LKPJ Bupati Touna yang menyebut, keuangan daerah pada 2022 mencapai angka Rp 1 Triliun lebih, ini potret yang terbalik. Kendati laporan keuangan pemerintah daerah Touna tahun 2022 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulteng, adalah keadaan tidak identik, tidak pas.dalam ketidak sinkronan. Sehingga WTP dinilai hanya sekadar pemanis administratif. “Begini ya, kalau keuangan daerah ada Rp. 1 Triliun tahun 2022, mestinya bisa “menutup” cap daerah miskin ekstrem yang tertempel bagus di “pjnggung Touna”. Jadi, tidak pas jika WTP berturut selama sebelas kali diberikan kepada Touna. Begitu kan,” komentar suara yang membisiki telinga CBN.
Jelang shalat Duhur usai LKPJ, CBN berusaha mengkonfirmasi Bupati Mohamad Lahay, dan Ketua DPRD Mahmud Lahay terkait “dinamika” pembahasan LKPJ 2022 itu, namun belum berhasil.
CBN berada di Ampana dalam momen investigasi reportase berbagai hal di daerah, di masa tahun berjalan.
Nah, momen selesainya shalat Magrib berjamaah, Selasa (13/6/2023), dimanfaatkan CBN untuk menemui Bupati Mohamad Lahay yang akrab disapa “Mat Lahay”, karena siangnya , tidak sempat bertemu lantaran semptnya waktu. Kepada bupati CBN menyampaikan bahwa lagi melihat dari dekat daerah Touna, sekaligus melanjutkan investigasi, ingin menyisipkan konfirmasi. Apa jawab Mat Lahay? “Maksudnya apa?” Langsung saja CBN menghentikan pertanyaan susulan, sebab bupati nampak tak acuh, tidak memberi respon.
Apa yang hendak ditanyakan CBN? Ya, itu tadi. Bahwa bupati yang paling tahu “usus” daerahnya. Bagaimana bisa status sebagai “daerah miskin ekstrem” ada di daerah bermotor “Sivia Patuju”. Untuk apa 11 kali berturut Touna mendapatkan WTP dan posisi keuangan daerah ketika 2022 mencapai Rp. 1 Triliun. Wajar dong jika wartawan “mengoreknya’ langsung dari mulut pemilik daerah.
Apa yang dipertanyakan tiga fraksi Nasdem, PDIP dan Demokrat, adalah bukti pengawasan dan budgetting tengah diperankan dengan baik dan objektif oleh dewan Touna.
“Tapi, ini kan nampak kontradiktif. LKPJ 2022 terbingkai pada posisi keuangan daerah diangka Rp. 1 Triliun,” komentar sumber CBN di luar gedung.
Sebelumnya, CBN juga mencoba menemui Ketua DPRD Touna Mahmud Lahay dikediamannya yang tak jauh dari kediaman bupati.
Dari penghuni rumah yang juga berfungsi sebagai penginapan itu mengatakan Mahmud pergi ke kebun sekaligus melihat empangngnya. Artinya Mahmud Lahay lagi berada di luar rumah. “Ya, bapak ke kebun, mungkin juga ke empangnya. Tapi saya tidak tahu posisinya dimana kedua lokasi itu,” kata si pria penjaga rumah.
Namun herannya seperti disulap. Si Salabim. Saat azan magrib menggema, dari halaman dalam, eeeee …. Mahmud keluar sedikit menancap sepeda motor menuju masjid. Menggelikan.
Bila tahun 2022 posisi keuangan daerah Touna mencapai Rp. 1 Triliun, okelah dan itu bukan kondisi hari ini. Sebab, Sekwan DPRD Touna juga sempat nyeletuk — bukan karena mengomentari LKPJ 2022 — tapi memang katanya tahun ini keuangan Touna lagi terjepit. “Kauangan daerah saat ini memang lagi seret,” ungkap Sekwan DPRD Touna Surya, S.Sos, M.Si yang biasa dipanggil Ibu Suri.
Sumber CBN di Ampana menyebut, mungkin kondisi keuangan sempit saat ini, lantaran daerah tengah menghadapi tahun politik. Tapi sangat disayangkan — sengaja ataupun tidak — pejabat publik tengah mempertontonkan “lakon” ketertutupan atas jabatan yang melekat di dirinya. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 soal Keterbukaan Informasi Publik. Disitu — poin 1 — jika dibaca berbunyi, “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, sebutnya.
“Buat saya, pejabat publik — siapapun dia — jika tertutup atau menutup diri, maka jangan dipilih,” katanya lagi. Bgaimana menurut anda?.* jay – bersambung
