Foto atas : Logo BPJN Sulteng dan Dr. Johnny Salam, SH, MH
Palu, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Sulawesi Tengah (Sulteng) memiliki ruas jalan nasional terpanjang ketiga, setelah Provinsi Papua dan Sumatera Utara (Sumut). Papua memiliki bentang jalan nasional 2.636,73 KM dan Sumut sepanjang 2.632,22 KM. Sedangkan panjang ruas jalan nasional dibawah tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulteng, sepanjang 2.273,2 KM.
Maka, orang-orang yang ditempatkan untuk menangani ruas sepanjang itu, adalah mereka yang memiliki integritas yang baik dan memahami pekerjaan kontruksi jalan. Orang yang ditempatkan itu, idealnya sangat memahami aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan proyek.
Demikian sumber CBN di Palu menggambarkan bahwa betapa tanggung jawab BPJN Sulteng terhadap ruas jalan yang berada dibawah koordinasinya demikian besar. “Apa yang menjadi perhatian akademisi bahwa dugaan sejumlah paket pekerjaan ruas jalan nasional dalam wilayah BPJN XIV Sulteng, tidak bakal selesai tepat waktu. Sebab, hingga hampir mengakhiri pekan kedua Desember, nampak tanda-tanda penyelesaian pekerjaan ruas jalan nasional BPJN Sulteng, akan melenceng dari rencana. Sehingga bisa dipastikan, progresnya
tidak akan sesuai target dan selesai tepat waktu diakhir tahun anggaran 2023. Bahkan disebut-sebut bakal.”nyebrang” ke tahun 2024.
Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu, Dr. Johnny Salam, S.H., M.H yang dimintai CBN komentarnya baru-baru ini, menunjukkan respon positip dan perhatian yang serius terhadap nasib jalan nasional dibawah payung BPJN Sulteng.
Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad) Palu dan Doktor Ilmu Hukum Unhas Makassar ini bahkan sudah mengingkatkan para pelaksana proyek — khususnya Kasatker dan PPK nya — untuk senantiasa memerhatikan aturan dan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun.
Menurut Johnny Salam, yang pertama dan utama di sini adalah, integritas. Kalau bisa katanya, Kementerian jangan terlalu banyak mendroping atau mengirim orang-orang dari luar masuk ke wilayah Sulteng yang belum banyak tahu tentang kondisi Sulteng. Mendrop PPK atau Kasatker ke daerah yang belum ia kuasai.
Masih banyak tukas Johnny Salam, orang-orang yang mengenal kondisi dan karakteristik wilayah Sulteng. Bukan orang yang buta sama sekali diberi jabatan memegang jabatan Kasatker maupun PPK. “Kalau kita melihat di Sulteng, kan kebanyakan Kasatker atau PPK droping. Mereka ini, setidaknya harus melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada sekian bulan dulu, untuk menjadi Kasatker maupun PPK,” tegas Johnny Salam.
Menurutnya, Kasatker atau PPK yang ditempatkan di Sulteng, harus memahami kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Atau keinginan-keinginan masyarakat dimana proyek itu dilaksanakan.
Kalau misalnya orang lokal yang dijadikan Kasatker ataupun PPK gambar Johnny, ia sudah tamat dari situ. Pasti ia sudah faham kondisi wilayah tersebut lantaran sudah hafal betul daerahnya. Setidak orang tersebut pernah menjadi bagian teknis maupun lapangan, atau bagian monitoring. Sehingga apa yang akan ia lakukan ketika menjadi Kasatker atau PPK — misalnya — tidak terlalu sukit beradaptasi. “Nah yang sekarang ini kan droping semua ya?” tegas Johnny Salam.* tim – jay – bersambung
