Atas : Makmur – Kades Bajo Poat (kanan) – Abdillah Wondal – (kiri berkaos kuning)
Bajo Poat Pagimana Banggai, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) –Inilah cerita yang membuat hati trenyuh, sedih, iba tapi juga sekaligus dongkol. Soal — bagai dan seperti — kurangnya perhatian pemerintah, baik kecamatan dan kabupaten. Kecuali, ke provinsi. Tidak hanya pemerintah kecamatan yang konon, camatnyapun tidak pernah ke Pulau Poat, di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng). Apalagi Bupatinya?! “Beda atmosfirnya saat musim Pilkada lalu, konon ada yang kesana, tapi orang-orang yang hanya mau cari suara dan dukungan,” ujar masyarakat Pulau Poat beberapa waktu lalu kepada CBN. Demikianpun saat jelang Pemilu Legislatif (Pileg), Caleg dari macam-macam “bendera” ramai ke Poat. Setelah itu, Poat — dan empat desa didalamnya — yakni Bajo Poat, Balaigondi, Tampe dan Desa Gumuo, kembali “dilupakan”.
Lalu masih ada cerita kedua.yang juga tak kalah menariknya. Kala warga Bajo Poat, meninggal dunia di Pagimana dan mau dibawa ke Poat, bukan main repotnya. Bawa mayat dengan perahu penumpang — yang kadang sarat orang dan barang — dan mayat juga ikut disitu. Wah.
Ya, mayat harus ditumpangkan ke perahu angkutan lokal antar pulau, yang menjadi “jembatan penyeberangan” masyarakat pulau dari dan ke Poat.
Bisa dibayangkan, selama tiga jam — bahkan butuh 4 jam jika ke Balaigondi — harus berkutat dan berjibaku dengan ombak. Apabila musim Barat – musim kencangnya ombak — biasanya dimulai Bulan September, Oktober, Nopember, Desember hingga Januari dan Bulan Pebruari — mayit (mayat – red) akan ikut “mandi” ombak. Tak heran kalau kemudian ada istilah, kalau memuat mayat dari Pagimana ke Pulau Poat, harus dua kali memandikan. Pertama, mayat harus mandi dengan air laut dulu di perahu, kedua mandi sebelum jenazah dikafankan. “Itulah yang kami alami di Poat, cerita Makmur, Kades Bajo Poat kepada CBN, bagaimana butuhnya masyarakat Bajo Poat akan ambulence (ambulans – red) laut saat membawa mayat dan untuk kebutuhan urgen, membawa orang sakit atau ibu bersalin yang harus dirujuk ke Luwuk, Ibukota Kabupaten..
“Kebutuhan Ambulance Laut, tentu boleh minta ke gubernur, dengan menyertakan proposal. “Iyalah. Sehingga bukti bahwa pemerintah hadir saat rakyat membutuhkannya, tidak hanya sebatas isapan jempol,” komentar tokoh masyarakat lainnya.
Masalahnya kata mereka, terkesan Pulau Poat, seperti dilupakan. “Pejabat seperti tutup mata,” ungkap mereka, sembari berharap Gubernur Anwar Hafid bisa mendengarnya. “Semoga Gubernur bisa mendengar desahan kami,” timpal salah satu tokoh masyarakat Pulau Poat di Pagimana.
Kades Bajo Poat, Makmur yang dikonfirmasi CBN dan News TV baru-baru ini, memang tidak memungkuri suara masyarakatnya. Bahwa sebenarnya selain ambulans laut laut diluar yang dianggarkan Dana Desa (DD), Bajo Poat sudah mengajukan sejumlah kebutuhan infrastruktur desa ke gubernur pada tahun 2025. Seperti papar Sekdesnya Abdillah Wondal, seperti pembangunan jalan rabat beton tanggul penahan ombak.
Proposalnya sudah dibawa langsung sang Kades ke Gubernur beberapa waktu lalu.* jay
