Boltim, Sulut – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Sungguh memperihatinkan. Mungkin ini kalimat yang sangat tepat sebagai pembuka ketika mengetahui capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sampai bulan ke delapan Tahun Anggaran 2023, baru mencapai kurang lebih Rp. 6 Miliar. Ini jika menengok kembali besaran penetapan Rp. 15 miliar untuk tahun 2023.
Indikasi “jongkok” dan terkesan lambatnya capaian PAD tersebut, nampak ketika mendengar keterangan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Boltim Wiwik Kurnia ketika dikonfirmasi CBN (23/8/2023). “Sampai saat ini capaian PAD Boltim baru mencapai Rp. 6 miliar dari besaran penetapan 15 miliar di tahun anggaran 2023 ini”, jelas Wiwik Kurnia.
Terkait jongkoknya capain PAD tersebut Ketua Ormas Lembaga Anti Korupsi (LAKI) Cabang Boltim Ismail Mokodompit angkat bicara. Menurut Ismail, tentunya kondisi seperti ini sangatlah disyangkan dan memperihatinkan. Apa lagi saat ini kata Ismail, Pemda Boltim dapat dikatakan lagi dilanda “krisis’ keuangan”. Maka, ini berdampak terhadap alokasi anggaran untuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang hanya dapat dianggarkan selama 5 Bulan di Tahun Anggaran 2023.
Memang sebut Ismail, kondisi kemampuan keuangan daerah ini, juga disebabkan karena adanya alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat yang dapat di istilakan sebagai DAU rasa DAK, sehingga sangat berdampak terhadap pengalokasian anggaran oleh Pemkab Boltim
Terkait kondisi ini, mestinya menurut Ismail Pemkab Boltim melalui Kepala-kepala SKPD, dapat secara aktif menggali sumber-sumber PAD dan dikelolah secara maksimal. Sehingga, bisa memberikan kontribusi atas penerimaan daerah. “Kita ketahui bersama bahwa Boltim adalah sala satu daerah yang mempunyai segudang potensi. Namun sangat disayangkan belum dikelolah secara baik,” ungkap Ismail.Mokodompit.
Lanjut papar Ismail, indikasi belum adanya pengelolaan aumber-sumber PAD itu secara baik, nampak ketika melihat besaran penetapan PAD hanya sebesar Rp. 15 Miliar dampai dengan bulan ini baru sekitar Rp. 6 miliar, ini perlu disorot.
Ismail mencontohkan, salah satu potensi yang tidak dikelola secara baik seperti halnya keberadaan Sambungan Rumah (SR) air bersih. Artinya, bila keberadaan SR itu dikelola dengan baik, maka hal itu akan dapat memberikan dampak positif atas penerimaan daerah berupa PAD. Yang lebih sadis pulah menurut Ismail, ketika mengetahui adanya potensi sumber PAD Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) yang dimiliki oleh Boltim tetapi pendapatannya masuk ke Pemda Bolaang Mongondow (Bolmong) bukan masuk ke Pemda Boltim. Ya, karena aset PDAM tersebut tidak diserahkan oleh Pemda Bolmong, dan Pemda Boltim sendiri beralasan apa bila aset PDAM itu diambil oleh Pemda Boltim tentunya ada konsekwensi pengembalian ganti rugi. Ini karena PDAM itu adalah perusahan milik daerah. Sementara, Pemda Boltim sendiri tidak ada upaya keras bagaimana menggali potensi lain, agar dapat di kelola untuk menyokong PAD.
Potensi lainnya tambah Ismail yaitu sektor pariwisata dan berbagai potensi lainnya yang tidak dikelola oleh Pemkan Boltim, sehingga hal itu berdampak terhadap minusnya kondisi penerimaan daerah berupa PAD.
Maka, Ismail Mokodompit meminta kepada Bupati Sam Sachrul Mamonto agar dapat melakukan evaluasi atas kinerja para pimpinan SKPD terkait capaian PAD yang disebut sampai dengan bulan ini progresnya terkesan lambat. “Bila dalam evaluasi didapatkan adanya pimpinan SKPD yang tidak mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal, supaya diganti saja,” tegas Ismail.* psb
