CBN, Jakarta – Wacana kesejahteraan dari pengembangan Blok Masela bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD) oleh Pemerintah pusat dinilai masih sebatas retorika tanpa tolak ukur yang jelas.
Mewakili Masyarakat KKT dan MBD, Korneles Kilikily ( Babar Boy ) mendesak pemerintah pusat pemerintah kabupaten kedua kabupaten hingga kepala kepala desa untuk segera memaparkan indikator kesejahteraan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebelum proyek raksasa ini benar-benar beroperasi.
Tokoh Muda MBD di Jakarta, Korneles Kilikily, Mahasiswa fakultas ilmu hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, kepada media ini, dalam pernyataan sikapnya menyatakan dengan adanya desakan yang muncul di tengah kekhawatiran masyarakat KKT dan MBD bahwa manfaat Blok Masela Jangan hanya akan dinikmati oleh para elit politik dan pejabat pejabat di propinsi maupun kedua kabupaten, sementara masyarakat lokal hanya mendapat remah-remah berupa bantuan sosial sesaat.
Pertanyaan mendasar yang kini menggantung adalah apa definisi operasional “kesejahteraan” yang dijanjikan negara?
Apakah kesejahteraan itu berarti pembukaan lapangan kerja layak bagi putra daerah? Apakah berupa jaminan pendapatan minimal, misalnya Rp 5jta sampai Rp10 juta per bulan per kepala keluarga? Atau jangan-jangan kesejahteraan versi pemerintah hanyalah sebatas pembagian beras 5 kilogram setiap bulan? Ketidak jelasan ini berpotensi menjadikan Blok Masela sebagai ladang eksploitasi baru yang meminggirkan pemilik hak ulayat, tegas Korneles yang sering di sapa Babar Boy.
“Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka indikator kesejahteraan yang dimaksud. Masyarakat berhak memahami arah dan tujuan kebijakan ini, bukan sekadar menjadi penonton di tanah sendiri,” ujar Korneles selaku putra MBD yang ada di Jakarta, mewakili aspirasi masyarakat KKT dan MBD dalam pernyataan sikapnya, Jumat (17/7/2026).
Korneles menegaskan bahwa kesejahteraan tidak boleh direduksi menjadi program karitatif atau bantuan jangka pendek.
Kesejahteraan sejati harus mencakup akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan memadai, kesempatan kerja berkelanjutan, pendapatan yang mencukupi, serta kehidupan yang bermartabat.
Lebih lanjut, seluruh tingkatan pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, diminta memiliki standar kesejahteraan yang seragam dan terukur.
Tanpa indikator yang jelas, klaim keberhasilan pembangunan Blok Masela hanya akan menjadi angka-angka makro yang tidak menyentuh realitas kemiskinan struktural di KKT dan MBD, jelas Korneles.
“Jangan sampai kesejahteraan dari Blok Masela hanya dinikmati oleh elit politik dan para pejabat di negeri ini. Rakyat KKT dan MBD sudah terlalu lama menunggu kepastian, bukan janji manis yang berulang-ulang,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian ESDM maupun Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait tuntutan indikator kesejahteraan yang konkret tersebut. Publik kini menanti apakah pemerintah berani membuka kartu atau terus berlindung di balik narasi ambigu. ( Romi Marantika Wonmally )






