CBN, Banjarmasin, Kalimantan Selatan – Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI se-Indonesia di Banjarmasin. Acara yang berlangsung di Hotel Galaxy Banjarmasin ini diadakan sebagai langkah strategis dalam memperkuat koordinasi menuju pencapaian Indonesia Emas 2045. Selasa (11/6/2024).
Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu elemen penting dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia Emas 2025-2045.
“Informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang. Bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” ungkap Donny di hadapan para peserta Rakornas KI ke-15 pada Selasa (11/6).
Donny menekankan bahwa pengelolaan informasi publik adalah upaya untuk mengembangkan masyarakat yang informatif, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing global Indonesia.
“Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi keterbukaan informasi di Indonesia,” lanjutnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, juga hadir dan memberikan keynote speech dalam acara pembukaan Rakornas KI-15.
Dalam pidatonya, Hadi menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Hadi dengan tegas.
Rakornas ke-15 KI se-Indonesia yang telah dimulai sejak Senin (10/6) ini berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia Emas 2045.
Hasil dari pembahasan ini nantinya akan diterbitkan dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi konkret yang diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan keterbukaan informasi di Indonesia.
Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Nunik Purwanti, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan agenda nasional ini dengan matang.
“Total peserta pada kegiatan Rakornas ke-15 ini kurang lebih berjumlah 450 orang yang dilaksanakan secara hybrid yakni online dan offline,” jelasnya.
Dengan melibatkan peserta sebanyak itu, Rakornas diharapkan mampu menjaring berbagai perspektif dan masukan yang konstruktif untuk peningkatan keterbukaan informasi di tanah air.
Sejak Rakornas pertama yang diselenggarakan pada tahun 2009, kegiatan ini selalu membahas isu-isu krusial yang memerlukan perhatian khusus terkait keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Pada Rakornas ke-14 yang diadakan tahun lalu, misalnya, tema yang diangkat adalah pentingnya keterbukaan informasi dalam pemilu serentak 2024.
Rakornas tahun ini, yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan dapat tercipta ekosistem informasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel.
Dalam konteks Indonesia Emas 2045, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi sarana untuk transparansi, tetapi juga alat yang esensial dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi.
Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain itu, keterbukaan informasi juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan investasi. Ketika informasi tersedia secara terbuka dan mudah diakses, para pelaku usaha dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan terkini.
Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Komisi Informasi Pusat, melalui berbagai program dan kebijakannya, terus berupaya untuk memperkuat keterbukaan informasi di Indonesia.
Rakornas ke-15 ini merupakan salah satu upaya nyata dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mendiskusikan isu-isu strategis, diharapkan dapat tercipta kebijakan-kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi publik yang lebih baik di masa mendatang.
Sebagai penutup, Donny Yoesgiantoro menyampaikan harapannya agar hasil dari Rakornas ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari Rakornas ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kemajuan keterbukaan informasi di Indonesia,” pungkasnya.
Dengan demikian, Rakornas KI ke-15 bukan hanya sekadar pertemuan rutin, tetapi juga menjadi momentum penting dalam perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui keterbukaan informasi, kita bisa menciptakan pemerintahan yang lebih baik, masyarakat yang lebih informatif, dan bangsa yang lebih maju dan berdaya saing di kancah global. (KBO Babel)
