Kotabaru, Kalsel – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Sekda Kotabaru sambut baik kedatangan peserta Rakor PPM yang digelar oleh Bappeda Kalimantan Selatan (Kalsel) di- Kotabaru.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Drs.H.Said AKhmad, MM menyambut baik kedatangan rombongan Bappeda Kabupaten/ Kota se- Kalimantan Selatan, Kamis, 29-02-2024. dalam rangka Rapat Koordinasi di- Kotabaru.
Said Akhmad berharap, agar peserta Rakor bersama-sama dapatkan solusi untuk menurunkan masalah kemiskinan dan stunting di wilayah Kalimantan Selatan,” ucap Sekda.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se- Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi katanya, dalam rangka memperkuat Sinergisitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembamgunan Manusia (PPM) yang berlangsung di- Bali Room Hotel Grand Surya Kotabaru.
Peserta Rakor Bappeda diikuti selain 52 orang perwakilan Bappeda Kabupaten Kota se- Kalimantan Selatan, juga dihadiri oleh Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Kalimantan Selatan, Rahmiyanti Janoezir, P, ST. MA.dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Drs.H.Said Akhmad, MM. dan Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Kotabaru.
Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah di-Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan.
Panitia Pelaksana, Angga Periyadi, ST, M, Ec, Dev. Selaku ahli pertama, dalam laporan disampaikannya, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, keberadaan tingkat kemiskinan di-Kabupaten Kota tahun 2023. “Menurut data BPS diantara 2,44-6,25, sehingga Kalimantan Selatan berada di nomor 2 (dua), dan prosentase penduduk miskin terendah secara Nasional,” kata Angga.
Lanjut Angga Priyadi, sekalipun nomor 2 (dua) angka prosesntase miskin di Kalimantan Selatan, namun upaya pengentasan kemiskinan bukan selesai, tapi semakin rendah angka nilai miskin, maka semakin lambat penurunannya dan semakin lambat juga penanggulangannya, ” jelasnya lagi.
Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah, intervensi program yang berbasis data by name dan by address, juga perbaikan kualitas data menjadi yang bisa ditawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran, ” tutup Angga Priyadi.* syf
