CBN, Kota Agung, Tanggamus, Lampung –Tim Investigasi SERGAP 7 DIRGANTARA S7 INVESTIGASI membongkar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No. 32B/LHP/XVIII.BLP/05/2025 yang menemukan penyimpangan pengelolaan Dana BOSP di 5 satuan pendidikan di Kabupaten Tanggamus dengan total temuan *Rp 142.146.928,57*.
Ironisnya, hingga berita ini dipublish, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus memilih *BUNGKAM*. Tiga kali surat pendek konfirmasi resmi yang dilayangkan Pimpinan Media SERGAP 7, NASRUDDIN, melalui WhatsApp tidak dibalas sama sekali. Padahal Kadis adalah pejabat baru 2026 yang seharusnya menunjukkan transparansi.
*RINCIAN TEMUAN BPK YANG FATAL:*
1. *SMPN 3 Pugung: Rp 84.205.000* – Terbesar
2. *SMPN 1 Gisting: Rp 29.182.000*
3. *SDN 1 Banding Agung: Rp 17.173.928*
4. *SDN 1 Gisting Atas: Rp 7.633.000*
5. *SDN 1 Talang Padang: Rp 3.953.000*
*MODUS OPERANDI DIBONGKAR BPK:*
BPK RI mengungkap modus licik di 2 SMPN:
Belanja BOSP dilakukan via aplikasi *SIPLah*, lalu pihak toko mengembalikan dalam bentuk *CASH dengan potongan fee*. Uang cash tersebut kemudian dipakai untuk kegiatan yang *TIDAK ADA di ARKAS* seperti bayar honor, PPDB, MPLS, kegiatan kemah, OSN.
Ini adalah pelanggaran serius tata kelola keuangan negara.
Ditambah lagi temuan *setoran dana ke MKKS SMP tanpa dasar hukum*. Ada apa dengan MKKS SMP Tanggamus? Siapa yang menikmati?
*KADIS BUNGKAM, ADA APA?*
Sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999, kami sudah memberikan hak jawab. Bungkamnya Kadis Pendidikan Tanggamus selama 3x konfirmasi patut diduga sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab publik.
Kami mendesak:
– Bupati Tanggamus mengevaluasi Kadis Pendidikan
– Inspektorat dan Kejari Tanggamus memeriksa aliran dana BOSP dan setoran MKKS
– Kepala sekolah terkait segera mengembalikan temuan ke kas negara
Jika dalam 1×24 jam tidak ada klarifikasi, SERGAP 7 akan mempublikasikan dokumen LHP BPK secara utuh dan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum.
*Rakyat bukan jelata di hadapan kekuasaan. Uang pendidikan anak rakyat tidak boleh diselewengkan.*
*TIM REDAKSI
