CBN, KEFAMANU, TTU – Tim Kuasa Hukum yang mewakili korban pemilik ternak sapi,TKP di Desa Hauteas, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yakni Advokat Oktovianus Fahik, S.H., C.Md. dan Dotin Yikwa, S.H., secara resmi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Resor (Polres) Timor Tengah Utara atas ketegasan dan profesionalisme dalam mengusut tuntas kasus pencurian ternak sapi yang meresahkan masyarakat.
Meski demikian, melalui siaran pers ini, Tim Kuasa Hukum juga mendesak Kapolres TTU beserta jajaran penyidik untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Penahanan (SPPT) terhadap keempat tersangka yang telah ditetapkan.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penghilangan barang bukti, serta menjaga marwah penegakan hukum di Indonesia.
Apresiasi Profesionalisme Penyidik
Dalam keterangannya, Oktovianus Fahik menyatakan bahwa kerja keras penyidik Polres TTU patut diapresiasi karena telah bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
“Kami dari tim kuasa hukum memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Rekan – rekan penyidik Kepolisian Timor Tengah Utara yang telah bekerja dengan semangat mengedepankan akuntabilitas, profesional, dan transparan dalam menetapkan keempat terduga pelaku tersebut sebagai tersangka.
Ini menunjukkan keseriusan Polri dalam melindungi hak warga negara,” ujar Oktovianus, Jumat (22/5/2026).
Desakan Penahanan Berdasarkan Syarat Objektif dan Subjektif KUHAP
Meski penetapan tersangka sudah dilakukan, Tim Kuasa Hukum menyoroti status keempat tersangka yang saat ini masih berkeliaran bebas. Secara yuridis, ancaman pidana bagi tindak pidana pencurian dengan nilai tertentu atau yang dilakukan secara bersama-sama dapat mencapai lima tahun penjara atau lebih.
Oleh karena itu, syarat objektif penahanan menurut Pasal 21 KUHAP telah terpenuhi.
Selain itu, Oktovianus menekankan bahwa syarat subjektif penahanan juga sangat kuat.
Terdapat kekhawatiran beralasan bahwa para tersangka berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti lainnya, maupun mengulangi perbuatan serupa.
“Secara hukum, ancaman pidananya di atas lima tahun. Syarat objektif sudah terpenuhi.
Tinjauan subjektif juga jelas, dikhawatirkan mereka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
Apalagi, fakta di lapangan menunjukkan salah satu dari keempat tersangka adalah mantan narapidana. Ini menjadi indikator kuat potensi residivisme,” jelasnya.
Dotin Yikwa menambahkan bahwa membiarkan tersangka bebas tanpa penahanan menciptakan persepsi publik bahwa hukum tidak menyentuh pelaku kejahatan serius.
Hal ini bertentangan dengan prinsip equality before the law (persamaan di hadapan hukum).
“Publik perlu tahu bahwa ada mantan napi di antara tersangka.
Jika dibiarkan bebas seolah tak tersentuh hukum, ini mencederai rasa keadilan masyarakat. Kami meminta penyidik jangan gamang.
Segera tahan keempatnya agar proses hukum berjalan semestinya,” tegas Dotin.
Penahanan Sebagai Bentuk Pendidikan Hukum Masyarakat
Tim Kuasa Hukum berharap, dengan dilakukannya penahanan segera, Polres TTU dapat mengirimkan pesan tegas kepada masyarakat luas bahwa tindakan kriminal, khususnya pencurian yang merugikan mata pencaharian petani/peternak, tidak akan ditoleransi.
“Biarkan ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat luar, agar jangan berani melakukan tindakan keji seperti yang dilakukan ke- 4 orang tersangka. Penegakan hukum harus tegas demi menjaga marwah hukum di Republik ini,” tutup Oktovianus Fahik.
Tim Kuasa Hukum akan terus memantau perkembangan proses penyidikan ini dan siap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan hak-hak korban terlindungi hingga tahap persidangan.
Kronologi Perkara :
Kasus ini bermula dari hilangnya sejumlah ternak sapi milik warga di Desa Hauteas, Kecamata Kefamanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Setelah melalui penyelidikan intensif, Polres TTU berhasil menetapkan empat orang sebagai tersangka. ( Romi CBN )
