Pembukaan TKPK berlangsung di gedung Nagana Bappeda, Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis 23/11/23.
Wagub Sulteng selaku Ketua TKPK dalam sambutan Gubernur, menyampaikan perlu koordinasi yang baik dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem.
Dalam program kementerian desa dimaksud perlu koordinasi yang baik antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah penanggulangan kemiskinan. Menurut Wagub, provinsi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah provinsi tidak punya rakyat. Karena kabupaten dan kota yang memiliki rakyat,” ujar Wagub.
Menurut alumni STM Budi Utomo Jakarta, salah satu permasalahan kemiskinan berkaitan program keluarga harapan (PKH) melalui bantuan langsung tunai (BLT) karena menjadikan masyarakat terlena menunggu bantuan. Sehingga sehingga terkadang, masyarakat tidak kreatif dan inovatif.
“IPM kita cukup bagus 70,95%. Artinya bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat sudah cukup bagus,” ujarnya.
Hal tersebut bertolak belakang karena banyaknya penerima manfaat PKH dan BLT yang tercatat masuk kategori miskin. Karena rata-rata kepala desa kabupaten/kota menyalurkan 25% anggaran dana desa untuk BLT.
Sebelumnya Kepala Bappeda Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, MT menjelaskan, berdasarkan data kemiskinan ekstrim Sulteng yakni ;
Status beresiko stunting 141.996 orang, tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong 29.158 orang, terendah di Kabupaten Banggai Laut 4.477 orang.
Bertindak sebagai narasumber Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Edy Suharto, BPS Sulteng, Ir. Jefrie Wahido, M.Si
Direktur Pemanfaatan Fasilitas Dana Desa Kementerian Pedesaan, Drs. Lutfi, M.Si
Fungsional Perencanaan Madya Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Dwi Rahayuningsih, PhD.* ro adm pim – jy
