Atas : Ketua Aliansi HNDB Kab..Fak-fak – Mamzah Tunggin
Bawah : logo Aliansi.HNDB Kab. Fak-fak
Laporan : Patrick Kiefer Terseman
Fak-fak, Papua Barat – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Berbagai kalangan di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat mengapresiasi demo yang menuntut keadilan, perlakuan timpang yang tidak akomodatif serta terkesan pembiaran. Ini adalah sebagian dari suara tuntutan Aliansi Honor Non Data Base (HNDB) Kabupaten Fak-fak. Para honor non data base ini, ternyata sudah belasan tahun mengabdikan diri di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi dan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Fak-fak. “Maka, sudah saatnya honorer non data base di Fak-fak menuntut keadilan dan hak mereka,” ungkap sumber di Fak-fak kepada CBN, Rabu (16/4/2025).
Massa aksi yang berjumlah sekitar 600-an orang, memulai star dari Lapangan 16 Nopember pukul 10 WIT, langsung menuju Gedung DPRD Fak-fak yang berjarak sekitar 2 Km. Massa diterima dua anggota DPRD Fak-fak. Sepanjang menuju Gedung DPRD — terdengar lagu iringan lagu “Satu Padu Rebut Demokrasi bergema dalam video yang dikirim ke redaksi CBN. Dalam aksi yang dioratori Hamzah Tunggin, Ipul, Aska dan
Syamsul Kuaras, massa memasang sejumlah pamflet. Satu diantaranya ditempel didepan sebuah mobil,
tertulis, “RIP” – “Honorer Non Data Base Kabupaten Fak-fak”. Ada juga tulisan, “RIP – Setelah honorer non data base dirumahkan, Kab. Fak-fak sedang tidak baik-baik saja” dan, “Kami honorer non data base minta keadilan kepastian bagi nasib kami honorer Kab. Fak-fak hari ini juga!”. Massa pendemo diterima dua anggota DPRD Fak-fak Soni Hegemur dan Wa Ode Sahara.
Rabu hari dijadualkan Ketua DPRD Fak-fak Ketua DPRD
Amir Rumbouw. S.T akan mempertemukan
Sekdab Fak-Fak Sulaiman Uswanas. M.Si, Kepala BKPSDM Fak-fak Drs. Achmad Pelu, dengan wakil dari pendemo. “Ini guna mencari solusi atas tuntutan aliansi untuk memasukkan honorer non data base ke data data base.
Seperti diketahui bahwa Senin (14/4/2025) Aliansi Honorer Data Base, Pemkab Fak-fak menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD setempat. Massa aksi yang diperkirakan kurang kebih 600-an orang, mempertanyakan bagaimana Pemkab Fak-fak memperjuangkan dan menindak lanjuti hak-hak honorer non data base yang berjumlah kurang lebih 1.200 an agar dimasukkan dalam dalam data base.
Ketua Aliansi Non Data Base Kabupaten Fak-fak Hanzah Tunggin yang dikonfirmasi CBN usai gelar aksi mengatakan bahwa tuntutan utama massa aksi Aliansi Honorer Non Data Base Fak-fak, agar pemerintah memperhatikan nasib mereka. “Hari ini kami melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD meminta agar Lembaga Legislatif menyurat ke pihak Eksekutif dan mempertanyakan nasib seribu dua ratusan honorer non data base yang telah lama mengabdi, namun tidak jelas nasibnya,” kata Hamzah.
Lebih lanjut Hamzah mengurai, dari jumlah honorer non data base tersebut, ada yang sudah mengabdi hingga 13 tahun, namum belum di-SK-kan Bupati.
Jujur sebut Hamzah, ia dan sesama honorer non data base tidak ingin nantinya ada upaya memanipulasi data basa honorer tersebut, sehingga mendesak Pemkab Fak-fak untuk memasukkan nama honorer non dara base ke data base. “Jangan nantinya yang tidak berhak, malah masuk di non data base,” tegas Hamzah Tungginyang juga penanggung jawab aksi sekaligus orator.
Saat bertemu Ketua DPRD Fak-fak ubgkap Hamzah, wakil pendemo meminta agar menghadirkan Sekda dan Kepala BKPSDM.. Menurut Hamzah, Ketua DPRD secara umum mengakomodasi tuntutan pendemo namun katanya semua lewat prosedur dan mekanisme serta mengikuti aturan yang berlaku.* kabiro cbn fak-fak
