Foto atas : Syarif T. Pagi – Kades Balaigondi. Bawah : Pembangunan lanjutan dermaga Desa Balaigondi tahun 2025
Balaigondi Pagimana, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Potret Balaigondi, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), salah satu desa di Pulau Poat, yang beberapa waktu lalu disorot. Beragam “tudingan minus” dialamatkan ke Balaigondi, satu dari empat desa yang berada di Pulau Poat. Sorotan menyasar soal infrastruktur desa, lampu penerangan yang sudah dua tahun tak nyala. Juga mesin penyedot pasir yang ditolak pengadaannya oleh masyrakat. Menurut Syarif, mesin tersebut memang tidak diusul masyarakt, tapi sesungguhnya memiliki multi fingsi dan banyak kegunaannya. “Salah satunya, jika tidak dipakai menyedot pasir siang hari, maka malanya dipakai sebagai pembangkit listrik, kata Syarif. Saking cinta terhadap rakyatnya dan kemajuan desa, baru-baru ini ia mengirim.proposal ke Gubernur untuk meminta dibangunkan 5 titik tiang plus lampu mercury yang anggarannya kurang lebih Rp. 200 juta. “Jadi itu yang saya lakukan pak,” kata Syarif.
Masyarakat menginginkan agar Kades Balaigondi ditangkap, atas sejumlah “tudingan” tentang “ketidak berhasilan” Syarif T. Pagi memimpin. “Tapi tentu harus berimbang, antara tudingan dengan kenyataan di lapangan,” komentar sumber CBN di Pagimana.
Ya, berangkat dari berbagai penilaian “minus” secara umum Desa Balaigondi — sebenarnya lantaran, “Minimnya pengawasan pejabat penting daerah dan dinas terkait,” sebut sumber lain. Kalau misalnya Kadesnya sering-sering meninggalkan Balaigondi? Tentu ada alasannya!
Kepala Desa Balaigondi, Syarif T. Pagi yang dikonfirmasi seputar sorotan yang dialamatkan ke dirinya yang dinilai abai lantaran suka menunggalkan desa, menjawab semua “tudingan” itu. Bahwa banyak proyek yang dikerjakan tahun lalu dengan “tidak maksimal” tahun 2024, tapi tahun 2025 (saat ini – red) salah satu yang dipersoalkan masyarakat yakni dermaga yang dikerjakan tapi tidak maksimal, tengah dobenahi. Ketika tahun 2024 dermaga Balaigondi yang dianggarkan Rp. 104 juta, yang mampu dikerjakan hanya senilai Rp. 80 juta. “Sisanya dua puluh empat juta dikembalikan ke kas daerah sebagai dana SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. “2025 ini, dermaga tersebut dianggarkan lagi sebesar Rp. 68.757.500.000,” jelas Syarif.
Kades Balaigondi Syarif T. Pagi yang dikonfirmasi CBN. baru-baru ini tidak membantah tentang banyaknya yang harus dikritisi di desanya.
Memang Syarif mengakui bahwa dia Kades yang tidak tegas. Tapi semua tudingan terhadapnya, tidak seratus persen benar. Misalnya soal PKH atau Program Keluarga Harapan, ia sendiri yang menggandeng di sepeda motornya salah satu penerima yang punya kartu, tapi saldonya di rekening kosong atas nama Lasipu Laode Sudin. “Ternyata setelah kami cek bersama yang bersamgkutan, ternyata datanya ganda. Itu sebab, kartu PKH tidak bisa difungsikan,” jelas Syarif.
Satu sumber CBN menyebut bahwa yang terjadi pada Lasipu, boleh jadi juga sama ceritanya dengan pemegang kartu lainnya. “Itu hasil dari
tim pendamping desa yang mencatatnya,” ungkap sumber.
Menurut sumber, pejabat mulai dari bupati hingga camat, jangankan datang ke Balaigondi, Tampe, Bajo Poat dan Desa Gumuo, Pulau Poat saja seperti mereka lupakan,” ungkap sumber.
Sumber menegaskan bahwa bupati, Camat dan Kadis terkait, tidak boleh malas dan harus turun ke Poat. Minimal kirim orang-orang dari OPD bersangkutan. “Supaya desa-desa di sana tidak seperti “teranak tirikan”. Juga, tidak ada kesan pembiaran sehingga desa-desa di Poat menjadi “tidak terurus,” tambah sumber CBN di Luwuk.
Sumber juga menambahkan bahwa Ketua BPD Balaigondi Syaiful Meti selalu tidak berada di tempat, saat jajaran Pemerintah Desa Baksigondi sudah krmbali aktif di Kantor Desa. “Ketua BPD paling banyak habiskan waktunya di Pagimana,” lapor satu warga ke CBN. Ia juga menambahkan bahwa ada pembangunan WC harga tahun 2024 tidak tuntas serta beton penahan gelombang di sebelah Timur Deda Balaigondi tidak tuntas. “Maka itu, beri saya kesempatan untuk berbenah dan membenahi semua apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setidaknya hingga Desember tahun ini,” janji Syarif T. Pagi.
Sumber lain menyebut, kesan kurangnya perhatian Pemda dan pejabat daerah serta dinas terkait, menjadikan Pulau Poat memang bagaikan “Anak Ayam Ditinggalkan Induk”. Seperti Desa Balaigondi.* jay – bagian kedua
