Foto atas : Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Palu, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Berbagai kalangan kini tengah menyorot proyek-proyek yang berada dibawah kendali Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Proyek tersebut, ada yang sudah berjalan dari tahun 2023 serta yang baru saja diumumkan menunggu lelang dan bakal dilaksanakan tahun 2024 ini. Untuk proyek tahun 2023, tercatat ada — antara lain — pekerjaan Sabo Dam pada Proyek River Improvement and Sediment Control in Gumbasa River, Pondo River, and Rogo River Area. Kemudian, juga proyek yang baru diumumkan akan berjalan tahun ini, yakni River Improvement and sedimen control In Saluki River. Kedua pekerjaan yang berada dilingkup BWSS III ini, ada di Kabupaten Sigi.
Terkait lingkup tanggungjawab, pekerjaan Sabo Dam pada proyek River Improvement and Sediment Control in Gumbasa River, Pondo River, and Rogo River, baru-baru ini coba dikonfirmasi CBN ke Kabalai BWSS III Palu, Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T namun belum berhasil. Kesannya, pihak BWSS III tertutup untuk itu.
Padahal, penjelasan Kabalai BWSS III sangat dibutuhkan, agar jawaban proporsional dapat diperoleh dari Balai BWSS III selaku pemilik pekerjaan. Apalagi diduga ada item Pekerjaan Sabo Dam tersebut yang diduga fiktif, ditambah terjadinya deviasi minus 15 persen.
Nah, belum terjawab tuntas proyek Sabo Dam River Improvement and Sediment Control in Gumbasa River, Pondo River, and Rogo River, kini BWSS III kembali mengumumkan pekerjaan baru untuk Proyek River Improvement and Sedimen Control In Saluki River.
Padahal untuk proyek River Improvement and Sediment Control in Gumbasa River, Pondo River, and Rogo River belum ada jawaban dari Kabalai BWSS III Palu, ketika CBN baru-baru ini meminta waktu untuk bertemu, seperti yang sudah dipapar diawal.
Soal deviasi minus 15 persen atas pembangunan Sabo Dam Satu dan Sabo Dam Dua serta dugaan adanya item fiktif menyertai pekerjaan beranggaran kurang lebih IDR 164 Miliar dari program bantuan dana Loan JICA (Japan International Cooperation Agency), sungguh penting. Ya, karena Kabalsi selaku pengguna anggaran, sementara masyarakat adalah penerima manfaat jika proyek tersebut tuntas tak bermasalah.
Kedua, mengenai Proyek River Improvement and sedimen control In Saluki River, kini tengah disorot soal transparansinya oleh sejumlah media massa di Palu yang sudah mengangkat beberapa judul terkait pengumuman pekerjaan Proyek River Improvement and sedimen control In Saluki River. Salah satunya, “Transparansi dan Kualitas: Tantangan Dalam Proyek Peningkatan Sungai Saluki (Media Online Inakor, diterbitkan tanggal 19/3/2025). Ada sejumlah media online nasional memuat soal Proyek River Improvement and sedimen control In Saluki River, tapi CBN tidak lagi menuliskannya.
Pekerjaan Proyek River Improvement and sedimen control In Saluki River sebut sumber, memang perlu dikritisi. Sebab dikhawatirkan perusahaan yang menawar pekerjaan tersebut di bawah 80 persen evaluasi kewajaran harga (EKH), dapat memenangkan kontrak terkait proses lelang. Jangan sampai ada keterlibatan panitia seleksi (Pokja) dalam memilih pemenang kontrak.
Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng Harsono Bereki telah mengingatkan. “Keputusan untuk memilih kontraktor yang menawar di bawah 80 persen EKH ini, menimbulkan kekhawatiran akan hasil dan kualitas pekerjaan nanti,” tegas Harsono.
Menurut Harsono Bereki, pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan menawar di bawah harga, seringkali mengalami kendala dalam pelaksanaan proyek. Harsono menyampaikan itu baru-baru ini di moment buka bersama Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) di Palu.
Ia menyebut hal ini menjadi perhatian serius. Karena pekerjaan di Sungai Saluki sangat penting untuk meningkatkan kualitas sungai dan mengendalikan sedimen.
Pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat, berharap perlunya transparansi dan keadilan dalam proses lelang kontrak pada proyek tersebut.
Sebab, keputusan tidak tepat dalam memilih kontraktor dapat berdampak negatif pada hasil akhir pekerjaan.
“Maka, jangan sampai Pokja “main mata,” dan tidak profesional,” tekan Harsono.
Dengan kerja sama semua pihak tambahnya, diharapkan proyek tersebut akan sukses dan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah, lingkungan dan masyarakat setempat.* tim – jay
