CBN, Kotabaru Kalsel.
Cakrabhayangkara
news.com (CBN).
Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj.Suwanti Pimpinan Rapat Paripurna Agenda Pidato Bupati Kotabaru menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan – (RAPBD-P.) Tahun Anggaran 2025, Senin,07-07-2025, di Kantor DPRD Kotabaru ruangan rapat lantai III.
Wakil Bupati Syairi Mukhlis,S.Sos., baca
kan Pidato Bupati Kotabaru HM.Rusli,S.Sos
Rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 telah disusun berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan serta plafon jumlah anggaran sebagaimana dengan yang telah disepakati dalam perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran (KUA dan PPAS) tahun anggaran 2025.
Merujuk kepada visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru yaitu mewujudkan Kotabaru Hebat (harmonis, energik, bersatu, amanah, dan tangguh), maju dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah serta rencana pembangunan tahunan daerah, serta tetap berpedoman pada anggaran pokok dengan beberapa penyesuaian target penerimaan sesuai ketentuan dan realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama tahun berjalan dan proyeksi pencapaian kinerja yang dapat diterima sampai akhir tahun 2025.
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 sebagai pedoman dan petunjuk kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan dan menyinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan prioritas pembangunan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk dicantumkan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025.
Kami menyadari bahwa Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang disampaikan ini, masih memerlukan tambahan pemikiran dan koreksi penyempurnaan dari DPRD, untuk itu guna meningkatkan kualitas, efesiensi dan efektifitas anggaran yang diajukan, pemerintah mengharap masukan-masukan dari DPRD untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan penyediaan fasilitas publik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kotabaru.
Selanjutnya terhadap masukan dan pertimbangan dari pimpinan dan anggota DPRD berupa saran kegiatan-kegiatan pembangunan yang memungkinkan untuk masuk dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 terutama untuk kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian visi misi daerah dan RPJMD 2025-2029.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Kotabaru, untuk total APBD pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 4.596…triliun atau berkurang dari APBD semula tahun 2025 sebesar Rp 722…miliar.
I. Pendapatan daerah
Pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 3.787…triliun, berkurang dari APBD semula tahun 2025 sebesar Rp. 1.178…triliun.
Perubahan target anggaran pendapatan dalam rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2025 disebabkan oleh :
1. Penyesuaian anggaran pendapatan asli daerah melalui target pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengkalkulasikan kembali dari tiap-tiap objek pendapatan dengan melihat realisasi pendapatan sampai dengan semester I tahun 2025 dan proyeksi pencapaian kinerja yang dapat diterima sampai akhir tahun 2025.
2. Penyesuaian anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat berdasarkan ketentuan peraturan tentang rincian alokasi transfer ke daerah baik berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) serta dana alokasi khusus (DAK).
II. Belanja daerah
Belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 4.580…triliun, berkurang dari APBD semula tahun 2025 sebesar Rp. 737…miliar.
Dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan waktu yang tersedia serta untuk percepatan pencapaian visi misi daerah dan RPJMD 2025-2029 maka perubahan kebijakan belanja daerah adalah:
1. Untuk memfasilitasi pergeseran yang telah dilakukan melalui mendahului perubahan APBD pada tahun anggaran 2025
2. Penyesuaian belanja daerah akibat penyesuaian pendapatan sebagai akibat penyesuaian pendapatan asli daerah dan penyesuaian dana transfer ke daerah.
3. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional,” tutupnya. * Syaf.
