Atas : SPBU 54.631.17 Kartoharjo Madiun
Tengah : Mobil Isuzu Panther itu
Bawah : Rekomendasi dari Kades
Madiun – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH – Migas) mengungkapkan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam negeri tidak tersalur pada penerima yang berhak secara maksimal. BBM subsidi yang kerap diselewengkan, yakni Solar Subsidi dan Pertalite Penugasan.
Maraknya aksi pembelian BBM bersubsidi jenis solar maupun BBM penugasan jenis Pertalite di Kabupaten Madiun, Jawa Timur (Jatim), menunjukkan lemahnya penegakan hukum di sektor ini. Berbagai modus pembelian BBM telah dilakukan. Mulai dari memakai rekomendasi, menggunakan sarana angkutan, sepe motor maupun armada yang secara fungsional sudah berubah, karena mengalami modifikasi. Satu hal yang disayangkan, upaya-upaya penghambatan kerja wartawan dari para oknum — yang diduga — mafia BBM solar subsidi ini. Mereka bahkan menggunakan gerombolan bersamurai dan sempat mengancam awak media, saat meliput di SPBU 54.631.17 Kartoharjo Madiun.
Peristiwa berawal saat tim awak media yang terdiri dari kabarreskrim, media Humas polri, media metrosurya, media suluhnusantara, media LCTA media cakrabhayangkara dan beberapa anggota LSM LP2KP dan gadapaksi melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Semarang Sabtu 21 Oktober 2023 sekitar pukul 17:30 WIB.
Tepatnya di SPBU 54.631.17 Jl. Basuki Rahmad, Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur tim awak media beristirahat. Saat itu, terpantau beberapa orang mencurigakan sedang berbincang – bincang. Di SPBU ini beberapa waktu sebelumnya menurut sumber tim, banyak sekali warga masyarakat yang membeli BBM menggunakan
surat rekomendasi. Ada yang bersepeda, membawa jerigen plastik, menggunakan mobil box atau truk yang melakukan pengisian dalam jumlah banyak.
Berdasarkan kecurigaan tim awak media yang terbagi menjadi dua mobil, kemudian membagi tugas untuk memantau keadaan yang sebenarnya terjadi. Ya, ini guna mencari data valid, sebagai bahan penulisan berita.
Sesaat berselang, kecurigaan berujung pada sebuah mobil ISUZU Panther berplat nomor AE 1354 BO yang dikendarai oleh pria berinisial BD sedang mengambil tiga drum kapasitas 30 liter. Namun ketika salah satu anggota tim awak media melakukan konfirmasi terkait surat rekomendasi sebagai syarat mutlak Pembelian BBM bersubsidi jenis solar, pria tersebut menunjukan 2 lembar kertas dengan nama berbeda.
Dalam wawancara singkat atas dugaan penyelewengan BBM jenis solar disebutkan bahwa BD disuruh oleh oknum SLS yang merupakan boss dari kelompok ini. SLS yang kemudian menugaskan BD unntuk mengambil solar di SPBU 54.631.17. Awak media lantas izin kepada pemilik kendaraan agar bisa menunjukkan BBM yg dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Di dalam mobil, rupanya sudah ada lima drum yang terisi kapasitas 30 liter, ditambah tiga drum yg baru saja dimasukkan oleh sopir BD.
“Saya disuruh boss SLS untuk mengambil solar di SPBU ini mas. Dan selebihnya sampean bicara langsung sama SLS,“ kata BD sambil meraih telefon genggam miliknya dan menghubungi sang big boss.
Di sini, pengalihan modus yang dilakukan oleh SLS rupanya sangat rapi. Sebelum eksekutor yang bertugas membeli BBM masuk di area SPBU, terlebih dahulu kelompok SLS ini mensurvei keadaan SPBU sampai kondisi dirasa aman. Hal itu tidak dilakukan oleh satu orang saja. Akan tetapi beberapa orang ditugaskan untuk survei lokasi sekitaran SPBU 53.631.17. Jika kondisi aman, barulah eksekutor pembeli BBM masuk.
Tidak tanggung-tanggung, kelompok ini melakukan pembelian BBM jenis solar dalam jumlah besar. Parahnya, mereka memanfaatkan rekomendasi dari kepala desa dengan alasan dibuat untuk digunakan pada alat pertanian yang kapasitas pengambilan bisa mencapai 60 liter perhari. Mereka — oknum-oknum ini — juga meminjam tekomendasi dari petani untuk membeli BBM jenis solar seperti apa yang dilakukan oleh BD sopir Panther kelompok SLS.
Kelompok “mafia solar” SLS — disebut demikian lantaran membeli secara kucing-kucingan — tergolong extrem. Karena SLS selain menggunakan modus pembelian BBM solar dengan mengandalkan surat rekomendasi, kelompok ini juga menyiapkan preman untuk tujuan premanisme, sebagai andalan bila mana terjadi hal hal yang tidak mereka inginkan.
Hal tersebut terbukti ketika salah satu awak media sedang melakukan wawancara baik kepada BD selaku sopir maupun kepada SLS selaku big boss, datang segerombolan pria yang tidak diketahui namanya dengan membawa dua pedang samurai. Orang-orang itu mendatangi dua mobil awak media yang sedang terparkir dengan meminta KTA, KTP, HP salah satu jurnalis dari redaksi suluhnusantara.news, dengan nada sedikit mengancam akan “menghabisi.”
Dari peristiwa di SPBU 54.631.17 Jl. Basuki Rahmad, Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur sumber CBN mengaharapkan, aparat penegak hukum untuk turun tangan. Menindak tegas para pelaku penyelewengan BBM bersubsidi khususnya di kabupaten Madiun. Terlebih lagi untuk kelompok SLS, karena telah menghalangi tugas jurnalistik serta melakukan pengancaman terhadap jurnalis dari redaksi suluhnusantara.news.
Bukankah ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2001 pasal 55 minyak dan gas bumi. Bahwa pelaku terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 60 Miliar dan melanggar UU pers no 40 th 1999, “Menghalang halangi tugas jurnalistik merupakan pelanggaran terhadap Undang undang pers pasal 18 ayat 1”. Disitu jelas disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banya 500 juta rupiah.
Demi menjaga keselamatan, tim awak media sengaja tidak melaporkan hal tersebut hari itu kepada pihak yang berwajib. Tapi tim melapor kronologi peristiwa, langsung ke Redaksi CBN Pusat.
Tim awak media saat itu juga tidak melakukan perlawanan terhadap kelompok SLS ini selain jumlah yang tak berimbang kelompok SLS ini juga bersenjatakan pedang dan parang.
Kepada pihak Pertamina Distrik Jawa Timur berbagai pihak mengharapkan agar menindak tegas SPBU 54.631.17 yang diduga bekerjasama dengan para mafia solar dengan meloloskan rekomendasi pembelian BBM meski bukan atas nama. Selain itu SPU tersebut, melayani pembelian BBM dengan menggunakan tempat dari macam-macam wadah plastik dan jerigen plastik.* cdr-tim.
