Bungku, Sulteng – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Telah lama dugaan ketimpangan pembebasan lahan, lokasi, tanah atau persil warga beberapa desa di Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan pihak PT. International Green Industrial Park (IGIP), bagai “api dalam sekam”. Panas Membara”, tapi tak nampak dari permukaan. Terlihat, antara perusahaan dan masyarakat bagai saling ketergantungan antara ikan dan air. “Seolah, semua aman terkendali, terjaga dalam kondusivitas yang tersinerrgi baik,” ungkap sumber, kepada CBN dan Net 86, Kamis (30/7/2026) pagi. Disini, perusahaan bagai Kaum Muhajirin datang ke Sambalagi dan Werea yang diterima baik Kaum Ansor para warga dengan tangan terbuka.
Belakangan, pembebasan lahan di Desa Werea menjadi — salah satu dari banyak — pemicu sebab terciptanya gap antara warga dengan perusahaan, sehingga menjadi tajuk penting untuk diungkap kali ini.
Pekan lalu tanggal 22 Juli 2026 Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani melakukan peninjauan serta agenda terkait proyek hilirisasi di sekitar kawasan industri PT. IGIP. Perusahaan yang hadir selaku pilot project pengusung kawasan industri hijau terintegrasi. Tapi kenyataan sekarang, sudah tampak dugaan dampak kerusakan lingkungan pada ekosistem pantai dan laut yang — sebetulnya sudah terjadi — kurang lebih empat tahun berjalan. Lebih spesifik lagi, untuk Desa Sambalagi dan Werea serta pulau-pulau di Kecamatan Bungku Selatan yang kehilangan mata pencarian lantaran terganggunya habitat laut. Setidaknya itu dimulai ketika tahap awal konstruksi tahun 2022, hingga awal memasuki operasional produksi pada 2025 lalu. Masyarakat nelayan menjerit, tangkapan berkurang, asap dapur terancam tak ngepul.
Andaikan Menteri Rosan Roeslani tahu bahwa isu kerusakan lingkungan di Sambalagi, Werea dan berdampak langsung pada masyarakat di belasan pulau “bersaudara” di Kecamatan Bungku Selatan, pasti Menteri akan terbelalak dan bergumam, hah?!! Rosan pasti takkan percaya dan akan geleng-geleng kepala.
Hadirnya PT. IGIP ternyata menyimpan kontoversi. Disatu sisi, IGIP membangun Kota Industri”, padat infrastruktur dengan penataan apik, cantik, akulturatif, hingga patut diberi “jempol empat” karena tak terbantahkan.
Namun dibalik itu, pembebasan lahan dan kerusakan lingkungan, kini menjadi sorotan. Kok bukan menguntungkan masyarakat, tapi justru menghadirkan ketidak seimbangan. Masyarakat Werea — misal contoh — kini menggerutu dan dongkol lantaran lahannya dijual lewat sinyalemen “tipu-tipu”. Siapa pelakunya? Diduga oknum pejabat penting di Werea.
Ini belum sama sekali menyinggung reklamasi gila-gilaan yang menimbun laut, hingga harus melenyapkan puluhan — bahkan ratusan — hektar hutan mangrove di sepanjang pesisir Ompoa. Sementara PT. IGIP dan sejumlah perusahaan lain nyata-nyata membangun di “diatas laut”. Yang semula “hutan mangrove alami, “disulap” menjadi “daratan”. Coba tengok pesisir Sambalagi hingga Werea, kini tinggal menyisakan bekas-bekas tanaman bernama ilmiah Rhizophora apiculata (bakau minyak), Avicennia marina (nakau api-api putih) atau Sonneratia alba (bakau pedada).
yang sangat dilindungi, harus rusak karena ambisi, nilai sumber.
Humas PT. IGIP Zulfikar dan Ana yang dikonfirmasi CBN dan Net 86, Kamis (30/7/2026) diberi dua pertanyaan.
Humas PT. IGIP Zulfikar dan Ana yang dikonfirmasi CBN dan Net 86, Kamis (30/7/2026) siang via WA belum memberi jawaban atas dua pertanyaan.
Pertama : Mengapa begitu banyak keluhan masyarakat yang kadang tak mengetahui lahannya sudah terjual ke perusahaan lalu dibayarkan kembali. Kedua, ada nama masyarakat dicatut seolah memiliki lahan dan ada pula namanya tidak masuk catatan, tapi dibayarkan.
Menurut sumber, perusahaan harus melakukan evaluasi bahwa ada data, nama masyarakat dicatut, tanpa menerima uang ganti rugi. Ada pula cerita masyarakat yang disuruh mengembalikan sebagian kecil dari uang hasil penjualan lahannya sesuai mufakat perhektar IDR 60 juta, tapi oknum pejabat penting desa sendiri justru tak melakukan pengembalian. Ini kan tidak adil? Timpang. “Pokoknya banyak misteri yang tersembunyi di Werea yang harus disingkap,” tegas sumber.
Kembali keacara kunjungan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Ketika itu juga hadir Gubernur Sulteng H. Anwar Hafid dan Wagub Hj. Reny Lamadjido, dua sosok pegagas Program Sembilan Berani yang sudah terbukti hasilnya.
Pada momen kedatangan Menteri Rosan Roeslani, semua takjub dan terkesima dengan PT. IGIP yang telah “menyulap” Sambalagi 180 derajat. Tapi andai Gubernur dan Wagub tahu — dibalik gemerlap Sambalagi saat malam hari lalu siangnya menjelma menjadi desa yang tengah mempertontonkan hadirnya industri hijau hingga sampel perpaduan budaya Indonesia – Tiongkok, tentu decak kagumlah yang menyebar. Karen Sambalagi dulu, kini sudah menjadi kawasan industri nikel skala raksasa. Pasti, tidak akan membuat Gubernur malu menghadirkan Menteri dan pejabat pusat lainnya ke Sambalagi.
Tapi Gubernur dan Wagub Sulteng tidak pernah tahu, dugaan terselubungnya ketimpangan yang tersembunyi. Terutama soal pembebasan lahan — khususnya di Desa Werea — adalah persoalan serius bagai “bom waktu” yang tiap saat bisa meleduk.
Sumber CBN dan Net 86 memapar, konon carut marut pembebasan lahan di Werea melibatkan oknum pejabat penting di desa yang diduga “kongkalikong” dengan perusahaan.
Akibatnya apa? Tengarai “main mata” perusahaan dengan pejabat penting desa, telah melahirkan pembebasan lahan masyarakat dibawah “kekuasaan” penguasa desa. “Pihak perusahaan melalui “oknum-oknum tertentu” juga diduga terlibat kerjasama buruk dengan oknum pejabat penting desa. Maka, beberapa waktu lalu perusahaan memberhentikan beberapa oknum yang tugasnya berhubungan dengan lapangan. Konon mereka ketahuan “tidak jujur” dan selalu menciptkan gap antara perusahaan dengan masyatakat.
Fakta hari ini — masih beber sumber, rahasia kecurangan pembebasan lahan di Werea, bakal terungkap jika perusahaan tidak hati-hati. “Ada kartu
truf ditangan sumber tertentu yang juga jatuh ketangan CBN dan Net 86. “Ini kalau diungkap, perusahaan dan oknum pejabat penting Desa Werea akan terseret dipusaran yang dukit, bisa-bisa pejabat penting desa terseret untuk mempertanggung jawabkan “Sim Salabimnya”, apabila masyarakat keras menuntut haknya hingga perusahaan ikut-ikutan terbawa” tukas sumber lagi.
Bahwa isu kerusakan lingkungan fatal, tengah terjadi dilingkar perusahaan yang pelan tapi pasti.dikhawatirkan bakal “membunuh” masyarakat Sambalagi, Werea yang dari sejak nenek moyang mengandalkan Jaring Sero dan penduduk pulau yang — rata rata — berprofesi sebagai nelayan tangkap/pancing/pukat dan pebagang. Buktinya, nelayan pebagang pulau, saat ini sudah memarkir puluhan bagangnya, sementara belasan lainnya telah hancur karena tak digunakan termakan cuaca dan musim.
Ingat, bukankah dulu masyarakat pulau terkenal sebagai penghasil rumput laut terdepan? Kini semua itu tinggal mimpi. Empat proses pembunuhan saat ini tengah berlangsung di Kematan Bungku Pesisir — khususnya Desa Sambalagi dan Werea serta para penghuni pulau-pulau di Kecamatan Bungku Selatan. Pertama terbunuhnya biota laut. Kedua terbunuhnya kehidupan. Ketiga terbunuhnya mata pencarian masyarakat serta — yang paling sadis dan kejam adalah — pembunuhan masa depan kehidupan masyarakat Sambalagi, Werea dan penduduk Kecamatan Bungku Selatan yang bermukim di pulau-pulau.* jay – bersambung
