CBN, Pangkalpinang – Menjalin hubungan terkait Hukum, Pemerintah Pangkalpinang melekukan penandatangan Nota kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang di laksanakan bertempat di Smart Room Center, Kantor Walikota Pangkalpinang, Senin, 15/05-2023.
Tujuan dilaksanakan kerjasama penandatangan Nota Kesepakatan tersebut agar dapat meminimalisir permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.
Hal tersebut disampaikanKepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang Saiful Bahri Siregar dalam pertemuan dengan Walikota Pangkalpinang, dimana Kejari dan Pemkot Pangkalpinang bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal melakukan pencegahan
Pada kesempatan tersebut, Kejari Pangkalpinang, Saiful Bahri Siregar mengucapkan terima kasih kepada walikota atas terwujudnya jalinan kerjasam secara formal antara dua instansi ini.
Dalam melakukan kerjasam kedua Instansi berkomitmen dan bersinergi akan bekerjasama dalam menjaga, mencegah, serta mengatasi setiap permasalahan hukum yang ada di lingkungan Pemkot Pangkalpinang, untuk itu kerjasama yang dilakukan merupakan landasan payung hukum.
“ MoU ini dapat menjadi payung hukum untuk melakukan permintaan jika ada permasalahan hukum sewaktu-waktu untuk kami damping,” tutur Saiful bahri.
Ditempat yang sama Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil yang lebih akrab disapa Molen, menambahkan bahwa pendampingan hukum yang diberikan Kejari dilingkungan Pemkot Pangkalpinang adalah Mutlak untuk meminimalisir masalah hukum sekaligus dapat mempererat hubungan yang baik antar kedua Instansi Pemerintah tersebut.
“ Pendampingan hukum ini mutlak dilakukan sehingga meminimalisirkan masalah hokum dan juga MoU ini dapat menjadi sarana serta lebih mempererat hubungan antara Kejari dan Pemkot Pangkalpinang,” papar Molen.
Molen sangat mendukung MoU yang dilakukan ini, karena menurutnya, hal ini sangatlah bermanfaat menyamakan pandangan dalam penyelesaian masalah hukum baik perdata maupun hukum tata negara.
“ Insyallah bermanfaat dan untuk menyamakan pandangan dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara,” jelas Molen lagi.
Pemkot dan Kejari dapat melakukan dan memberikan informasi untuk bantuan hukum, konsultasi hukum dan tindakan hukum lain sehingga memberikan keberhasilan penegakan hukum di Pangkalpinang.
Semoga dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah. Terima kasih Kejari sudah berkenan memberikan pendampingan, tutupnya. ( RomiCBN86 )
