Breaking News 👇👇👇👇👇👇👇
CBN, KEFAMENANU, NTT – Kasus dugaan pencurian sapi milik warga Desa Hauteas, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, memasuki fase krusial. Empat orang terduga pelaku secara resmi mengakui perbuatan melawan hukum mereka di hadapan penyidik Polres TTU, setelah sebelumnya mencoba mengelak.
Pengakuan ini memperkuat posisi hukum korban, Marselinus Bouk, dan memicu desakan keras dari tim kuasa hukum agar kepolisian segera meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan serta menetapkan para pelaku sebagai tersangka.
Pengakuan Mengejutkan dan Modus Operandi
Berdasarkan hasil konfrontir dan pemeriksaan intensif yang dilakukan penyidik Polres TTU pada awal April 2026, keempat terduga pelaku akhirnya membuka kartu. Mereka mengakui telah melakukan penjeratan terhadap sapi milik korban di Luar pagar kebun, kemudian menyembelih dan menguliti hewan tersebut.
“Daging sapi curian itu mereka akui dijual separuh untuk keuntungan pribadi dengan harga Rp100.000 per ‘natok’ (potongan daging lokal),” ungkap perwakilan Tim Kuasa Hukum Korban, Advokat Dotin Yikwa, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2026).
Pengakuan para terduga pelaku ini bukan tanpa dasar. Fakta di lapangan diperkuat oleh keterangan tujuh orang saksi mata yang secara aklamasi menyatakan bahwa sapi yang dipotong paksa tersebut adalah milik sah Marselinus Bouk. Selain itu, penyidik juga telah mengamankan barang bukti krusial berupa kulit sapi hasil pengulitan.
Unsur Pidana Terpenuhi Sesuai UU No. 1 Tahun 2023
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa dengan adanya pengakuan terbuka (confessie), unsur tindak pidana pencurian telah terpenuhi secara materiil dan formil. Para pelaku terbukti memiliki niat jahat (mens rea) untuk mengambil dan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum.
Kasus ini kini dijerat dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Specifically, Pasal 476 KUHP Baru mengancam pelaku pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori V (Rp500 juta).
“Secara perspektif KUHAP, pengakuan tersangka adalah alat bukti sah. Ditambah dengan 7 saksi dan barang bukti fisik, syarat minimal dua alat bukti untuk penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 235 ayat (1) KUHAP sudah jauh terlampaui,” tegas Advokat Muda asal Biboki ini.
Desakan Penetapan Tersangka dan Sorotan Peran Pemdes
Menyikap fakta hukum yang sudah terang benderang ini, Tim Kuasa Hukum mendesak Kapolres TTU untuk tidak lagi menunda-nunda proses hukum. Mereka meminta agar keempat individu tersebut segera ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara dilimpahkan ke tahap penyidikan.
“Jangan biarkan kasus ini berlarut-larut di tengah sorotan publik dan agenda Reformasi Polri. Keadilan bagi korban Marselinus Bouk tidak bisa ditawar lagi,” tambah kuasa hukum lainnya,Ditinggal Yikwa,S.H.
Selain mendesak proses terhadap pelaku pencurian, tim kuasa hukum juga menyoroti peran kontroversial Pemerintah Desa (Pemdes) Hauteas. Mereka menemukan indikasi kuat adanya pembohongan publik yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Oknum tersebut diduga mendalilkan adanya Peraturan Desa (Perdes) yang melegalkan tindakan warga, padahal fakta investigasi menunjukkan Perdes tersebut tidak pernah ada.
“Narasi palsu dari pejabat publik ini menciptakan kekacauan hukum (chaos) dan menyesatkan masyarakat. Warga dikorbankan hanya karena dalih peraturan fiktif. Ini adalah maladministrasi serius yang juga harus diusut tuntas,” kritik Okto.
Langkah Selanjutnya Tim kuasa hukum menyatakan akan terus mendampingi korban dan membentuk tim investigasi independen untuk menggali fakta lebih dalam di lokasi kejadian (locus delicti). Mereka berkomitmen memastikan penegakan hukum berjalan objektif, tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku pencurian maupun pihak-pihak yang menghalangi keadilan dengan dalih palsu.
Kasus ini menjadi ujian integritas bagi Polresta/Polres TTU dalam merespons tuntutan keadilan masyarakat di wilayah perbatasan, sekaligus membuktikan keseriusan aparat dalam menerapkan KUHP Baru demi perlindungan hak warga negara. ( Romi CBN )Babak Baru Kasus Pencurian Sapi di Hauteas: 4 Terduga Akui Perbuatan, Kuasa Hukum Advokat.Oktovianus Fahik,S.H.,C.Md.Desak Polres TTU Segera Tetapkan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 235 ayat (1) KUHAP sudah jauh terlampaui,” tegas Pengacara Muda asal Biboki ini.
Desakan Penetapan Tersangka dan Sorotan Peran Pemdes
Menyikap fakta hukum yang sudah terang benderang ini, Tim Kuasa Hukum mendesak Kapolres TTU untuk tidak lagi menunda-nunda proses hukum. Mereka meminta agar keempat individu tersebut segera ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara dilimpahkan ke tahap penyidikan.
“Jangan biarkan kasus ini berlarut-larut di tengah sorotan publik dan agenda Reformasi Polri. Keadilan bagi korban Marselinus Bouk tidak bisa ditawar lagi,” tambah kuasa hukum lainnya, Ditinggal Dotin Yikwa,S.H.
Selain mendesak proses terhadap pelaku pencurian, tim kuasa hukum juga menyoroti peran kontroversial Pemerintah Desa (Pemdes) Hauteas. Mereka menemukan indikasi kuat adanya pembohongan publik yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Oknum tersebut diduga mendalilkan adanya Peraturan Desa (Perdes) yang melegalkan tindakan warga, padahal fakta investigasi menunjukkan Perdes tersebut tidak pernah ada.
“Narasi palsu dari pejabat publik ini menciptakan kekacauan hukum (chaos) dan menyesatkan masyarakat. Warga dikorbankan hanya karena dalih peraturan fiktif. Ini adalah maladministrasi serius yang juga harus diusut tuntas,” kritik Okto.
Kasus ini menjadi ujian integritas bagi Polresta/Polres TTU dalam merespons tuntutan keadilan masyarakat di wilayah perbatasan, sekaligus membuktikan keseriusan aparat dalam menerapkan KUHP Baru demi perlindungan hak warga negara.
Sampai berita ini di rilis,wartawan Cakra Byangkara News Mitra Mabes Polri, belum mendapatkan konfirmasi terkait hal ini dari bagian Humas polres TTU, Ipda Wilko Mitang. (Romi Marantika – CBN).
