CBN, Jakarta, 30 Desember 2025 –
Ketua Umum Panitia Pemekaran Kabupaten Kepulauan Batu (PPKKB), Indranas Gaho, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Organisasi Advokat PERADAN dan Ahli Hukum Koperasi,menyesalkan pernyataan Dr. A.Y. Gea yang meminta Presiden RI dan Ketua DPR RI menolak pemekaran Provinsi Kepulauan Nias.
Menurut Indranas Gaho, pernyataan tersebut sangat keliru, tidak komprehensif, dan dapat dikategorikan sebagai sebuah blunder akademik karena mengabaikan realitas objektif dan kebutuhan riil masyarakat Kepulauan Nias.
Indranas Gaho menegaskan bahwa Kepulauan Nias sangat layak dan memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi sebuah provinsi, baik ditinjau dari aspek konstitusional, yuridis, geografis, sosiologis, ekonomi, pertahanan-keamanan, maupun aspek pelayanan publik.
Bahkan, jika merujuk pada prinsip keadilan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepulauan Nias justru seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat dalam agenda pemekaran wilayah.
Secara geografis, Kepulauan Nias merupakan wilayah kepulauan yang terpisah dari daratan Sumatera dengan karakteristik khusus, kondisi laut yang ekstrem, serta keterbatasan akses transportasi dan logistik. Kondisi ini menyebabkan rentang kendali pemerintahan dari Provinsi Sumatera Utara menjadi sangat panjang dan tidak efektif, sehingga berdampak langsung pada lambannya pelayanan publik, keterbatasan infrastruktur dasar, serta tertinggalnya pembangunan ekonomi masyarakat.
Pemekaran provinsi menjadi solusi struktural untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Dari aspek sosial dan budaya, Kepulauan Nias memiliki identitas kultural, sejarah, dan karakter masyarakat yang khas, yang memerlukan pendekatan kebijakan pembangunan tersendiri. Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya pengakuan dan perlindungan terhadap kekhususan daerah kepulauan, sebagaimana prinsip negara kepulauan (archipelagic state) yang dianut oleh Indonesia.
Indranas Gaho yang juga Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia ini menambahkan bahwa dari sisi ekonomi dan potensi daerah, Kepulauan Nias memiliki sumber daya kelautan, perikanan, pariwisata bahari, serta sektor pertanian dan perkebunan yang besar namun belum tergarap optimal akibat keterbatasan kewenangan dan dukungan anggaran. Dengan menjadi provinsi tersendiri, Kepulauan Nias akan memperoleh alokasi fiskal yang lebih proporsional, kewenangan perencanaan pembangunan yang lebih mandiri, serta kemampuan menarik investasi yang lebih fokus dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Indranas Gaho menekankan bahwa Calon Kabupaten Kepulauan Batu, yang secara kewilayahan merupakan bagian integral dari Kepulauan Nias, juga selayaknya diprioritaskan pemekarannya secara simultan dengan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Menurutnya, kondisi Kepulauan Batu saat ini sangat memprihatinkan, dengan keterbatasan akses transportasi, minimnya infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum memadai, serta tingginya biaya logistik dan kebutuhan hidup masyarakat.
Sebagai wilayah kepulauan terluar yang memiliki nilai strategis secara geopolitik dan kedaulatan negara, Kepulauan Batu seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Pemekaran Kabupaten Kepulauan Batu bukan hanya demi kepentingan administratif, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran nyata negara dalam melindungi dan menyejahterakan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Oleh karena itu, Indranas Gaho menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Kepulauan Nias beserta pembentukan Kabupaten Kepulauan Batu merupakan langkah strategis, konstitusional, dan mendesak demi mewujudkan keadilan pembangunan, percepatan pelayanan publik, serta penguatan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( red CBN )
