Foto atas : Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setyo Budhi, SIK, M.Tr. Opsla
Bawah : Daftar BUMdes di 54 desa yang melakukan pergantian pengurus
Boltim, Sulut – Cakrabhayangkaranews.com (CBN) – Berdasarkan data resmi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bahwa saat ini ada 54
desa di wilayah Boltim yang sedang melakukan proses pergantian pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Proses pergantian pengurus terjadi justru saat BUMDes lagi disorot kerja dan kinerja pengurus dan eksistensinya. Diduga kuat, sampai saat ini banyak BUMDes yang tersandung masalah. “Diantaranya tidak aktif lagi bahkan “mati suri”,” ungkap sumber kepada CBN, Jumat (22/12/2023).
Padahal lanjut sumber, BUMDes-BUMDes yang ada, umumnya telah mendapatkan penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) sejak didirikan.
Info yang diperoleh CBN, diperkuat dengan penyampaian Bupati Sam Sachrul Mamonto melalui Kepala BPMPD Rahman Hulalata. Kepada CBN (4/11/2023) Rahman Hulalata menjelaskan bahwa tidak bisa dipungkiri saat ini banyak BUMDes yang bermasalah.
Selaku instansi teknis sebut Rahman, pihaknya turun ke desa-desa untuk melakukan monitoring, identifikasi dan evaluasi. BUMDes-BUMDes itu dikunjungi untuk melihat langsung, mana yang masi aktif, sakit dan macet. “Ya, kami melakukan monitoring, identifikasi dan evaluasi mana yang aktif, sakit dan macet,” jelas Hulalata.
Dalam monitoring dan evaluasi yang sudah dan sedang dilaksanakan kata Rahman Hulalata, umumnya ditemukan adanya pergantian kepengurusan BUMDes. Namun walaupun adanya pergantian kepengurusan tegasnya, tidak berarti menghilangkan permasalahan yang terjadi dalam BUMDes yang bermasalah. “Proses pergantian kepengurusan BUMDes bukan berarti menghilangkan permasalahan. Artinya, pergantian kepengurusan dapat dilakukan, tetapi bila BUMDes itu bermasalah maka permasalahannya berjalan terpisah,” terang Rahman.
Menyikapi adanya indikasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana BUMDes CBN sudah meminta Direktur Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Andi J Riadhy. Dengan tegas, Andi meminta kepada Polda Sulawesi Utara melalui Polres Bolaang Mongondow Timur dibawah komando Kapolres AKBP Sugeng Setyo Budhi, SIK,M.Tr. Opsla, untuk dapat mengungkap misteri BUMDes di Boltim, melalui proses penyelidikan. Bahwa terkait indikasi banyaknya BUMDes yang diduga bermasalah kata Andi Riadhy, harus dikuak supaya masyarakat luas bisa tahu. Bila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya indikasi permasalahan dalam proses pemanfaatan dana BUMDes kata Andi lagi, maka diminta agar proses penyelidikannya, dapat ditingkatkan sampai pada penyidikan.
Harapan itu disampaikan, karena menurut Andi bahwa diketahui sejak adanya alokasi Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat, hampir seluruh desa yang berada di Boltim langsung melakukan pembentukan BUMDes. Sesudah dibentuk, kemudian Pemerintah Desa mengalokasikan penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa untuk dikelola oleh BUMDes dalam berbagai usaha.
Ada BUMDes yang bergerak dalam usaha dagang, simpan pinjam, ternak ayam, air bersih dan berbagai usaha lainnya. Namun sangat disayangkan, ketika adanya alokasi penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa yang ada angkanya mencapai ratusan juta, keberadaan BUMDes bukannya mengalami kemajuan malah ke
munduran. Celakanya, ada yang tidak aktif lagi.
“Nah, ada apa dibalik semua itu,” selidik Andi penuh tanya.
Sementara itu, Kapolres Bolaang Mongondow Timur AKBP Sugeng Setyo Budhi, SIK,M.Tr. Opsla kepada CBN pekan kemarin melalui Whatsapp mengatakan, akan menindak lanjuti adanya indikasi permasalahan dalam pengelolaan BUMDes. “Akan saya tindak lanjuti,” tegas Kapolres.* psb
